27.2 C
Jakarta
Jumat, Februari 26, 2021

Mahasiswa Praktikum IKS FISIP USU Lakukan Aksi Sosial dan Pendidikan HAM Kepada Masyarakat

Jurnalpost – Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) Surya Dua Artha Simanjuntak yang sedang melaksanakan praktikum di Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut) ikut berperan melakukan aksi sosial dan pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat Sumut, terutama Medan. Praktikum Surya disupervisori oleh Dra. Berlinati, MSP.

Di KontraS Sumut, Surya membantu menyusun Laporan Tahunan Pelanggaran HAM di Sumut. Melalui catatan di berbagai berita daring, berita koran, dan laporan yang masuk langsung ke KontraS Sumut, ia mencari dan mencatat pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Sumut selama 2020.

Kegiatan itu sekaligus menjadi assessment bagi Surya. Melalui kegiatan itu, ia jadi tahu bahwa masih banyak masyarakat di Sumut yang menjadi korban tindak pelanggaran HAM dan seringkali mereka tidak tahu cara mengakses bantuan seperti advokasi hukum untuk membantu kasus ketidakadilan yang mereka hadapi. Inilah mengapa, Bagi Surya, penting bagi organisasi seperti KontraS Sumut terlibat aktif dalam membantu dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Sumut mengenai hal ini.

Setelah mengetahui permasalahan itu, kebetulan saat itu sedang banyak penolakan terkait Undang-undang Cipta Kerja. KontraS Sumut pun ikut bergabung dengan Aliansi Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatera Utara (AKBAR Sumut), agar dapat memberi bantuan seperti advokasi hukum serta pemantau aksi pelanggaran HAM selama aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja di Medan.

Setelah beberapa kali aksi demonstrasi bersama AKBAR Sumut—seperti aksi 8 dan 12 Oktober 2020 di depan DPRD Sumut, aksi 20 Oktober 2020 di Tugu Nol Kantor Pos, dan aksi bertema panggung rakyat pada 21 Oktober 2020 di Tugu SIB—KontraS Sumut mencatat banyak pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan dalam menangani aksi-aksi demonstrasi tersebut. Oleh karena itu, Kontras Sumut membuat pers liris berjudul “CATATAN KONTRAS SUMUT TERKAIT PENANGAN AKSI MENOLAK UU CIPTA KERJA DI SUMATERA UTARA” pada 23 Oktober 2020. Dengan pers rilis tersebut, diharapkan masyarakatt jadi semakin tahu dan sadar akan masalah pelanggaran HAM yang masih marak di Sumut.

Selain itu, pada Hari Peringatan HAM Sedunia pada 10 Desember 2020, KontraS Sumut juga merilis Laporan Tahunan Pelanggaran HAM di Sumut. Pada hari yang sama, AKBAR Sumut bekerjasama dengan KontraS Sumut, juga mengadakan talkshow “Catatan Merah Pelanggaran HAM di Sumatera Utara” yang diadakan di Taman Budaya Sumatera Utara. Sesuai hasil assessment Surya tadi, laporan dan talkshow seperti itu diperlukan membantu dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Sumut terkait masalah pelanggaran HAM yang masih marak di Sumut.

Selama kegiatan praktikum di KontaS Sumut, Surya setidaknya memainkan dua peran pekerja sosial, yaitu educator (pendidik) yang mana bersama KontraS Sumut menyampaikan informasi terkait HAM kepada masyarakat, dan sebagai advist (aktivis) yang mana ia melakukan social action (aksi sosial) dengan turut turun ke jalam denga tujuan membela hak buruh yang dipangkas melalui UU Cipta Kerja. Pun—seperti menurut Cox, Rothman, Tropman dan Erlich (1987)—salah satu model pendampampingan masyarakat atau intervensi komunitas adalah melalui social action.

Melalui kegiatan intervensi itu, Surya merasa jadi lebih akrab dengan isu-isu terkait HAM dan bagaimana cara mengkonsolidasi berbagai elemen masyarakat untuk diajak bekerjasama dan mencapai tujuan yang sama.

Mengenai dampak intervensi, masyarakat merasa menjadi lebih paham terkait masalah HAM di Sumut berkat berbagai pers liris, laporan, dan kegiatan talkshow seperti yang sudah disebutkan di atas. Seperti yang disampaikan Annisa Octavi Sheren, salah satu peserta yang ikut talkshow Catatan Merah Pelanggaran HAM di Sumatera Utara sekaligus pengikut media sosial KontraS Sumut. Menurut Annisa, kegiatan dan laporan yang diadakan KontraS Sumut sangat informatif. “Aku merasa jadi lebih paham isu-isu HAM yang ada di Sumut,” ujarnya.

Oleh karena itu—karena dampak sudah dirasakan masyarakat, setelah Laporan Kegiatan Pelanggaran HAM di Sumut dirilis dan Talkshow Catatan Merah Pelanggaran HAM di Sumatera Utara selesai diadakan, Surya merasa terminasi sudah bisa dilakukan.

Berita terbaru

Berita Menarik Lainnya

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini