GMNI STIA-LAN : Pemerintah harus mewujudkan Reforma Agraria Sejati

Ferdy Oktavianus selaku Komisaris DPK GMNI STIA-LAN
Ferdy Oktavianus selaku Komisaris DPK GMNI STIA-LAN

JURNALPOST – Organisasi Mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ) Dewan Pengurus Komisariat STIA-LAN Bandung menegaskan bahwa pemerintah harus melaksanakan Reforma Agraria sejati demi kesejahteraan bagi para Petani.

Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA ) No5 Tahun 1960 yang diperingati bersamaan dengan Hari Tani Nasional mengamanatkan perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum agraria kolonial, dengan dikukuhkannya hukum adat, pelarangan monopoli, penguasaan tanah dan sumber agraria lain, pengikisan praktik feodalisme dan jaminan kesetaraan hak atas tanah bagi laki-laki dan perempuan merupakan prinsip UUPA untuk mewujudkan keadilan sosial.

“ Hingga pada saat ini kita masih melihat perampasan tanah para petani, banyak sekali penggusuran tanah rakyat yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada untuk membangun tambang dan industri, maka daripada itu dalam rangka mewujudkan reforma agraria perlu sesuai dengan UUPA No.5 tahun 1960 dan Pasal 3 UUD tahun 1945” Ujar Ferdy selaku Komisaris DPK GMNI STIA-LAN Bandung, Rabu.
Prinsip dasar dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 meliputi, Pembaharuan hukum agraria yang dalam artian tanah kolonial menjadi tanah Nasional dan selain itu menjamin kepastian hukum penghapusan hak asing dan konsensi kolonial atas tanah-tanah di Indonesia.

Perombakan struktur penguasaan tanah sebagai wujud implementasi atas pasal 33 Undang-Undang 1945 pada ayat 3 ( Tiga ) dijelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”

Lambatnya implementasi reforma agraria dan belum dijalankannya reforma agraria sejati di Indonesia berdampak pada konflik dan sengketa agraria di Indonesia. Praktik-praktik penggusuran, diskriminasi hukum, kriminalisasi dan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak asasi petani lainnya masih menimpa para petani sampai dengan masyarakat adat. Lambatnya implementasi reforma agraria juga berimplikasi langsung terhadap implementasi kedaulatan pangan di Indonesia. Dari tidak adanya jaminan bagi petani atas tanah yang dikuasainya, peralihan fungsi lahan pertanian sampai konflik-konflik agraria membuat petani di Indonesia menjadi jauh dari kemampuannya untuk memproduksi pangan baik untuk keluarganya maupun masyarakat Indonesia.

Pandemi covid-19 pun yang terjadi pada saat ini membuat situasi menjadi kompleks.Bahwa dalam konteks di Indonesia sendiri, Pandemi covid-19 sendri mengakibatkan munculnya ancaman krisis pangan dan membuat perekonomian mengalami krisis dan diambang resesi hal ini menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) yang terjadi secara besar-besaran yang tentunya mata pencaharian, dan tentu saja mengakibatkan beban kehidupan di pedesaan menjadi semakin sulit dan petani menjadi pemikul kehidupan sebagai produsen pangan.

Ditengah situasi tersebut sayangnya pemerintah hanya sibuk mengedepankan konsep ketahanan pangan dan food estate sebagai upaya menanggulangi ancaman krisis pangan, padahal konsep ketahanan pangan dan food estate terbukti gagal dalam mengatasi krisis pangan tahun 2008 dan malah menyengsarakan para petani.

“Dalam situasi ini pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan, di Indonesia sendiri dihadapkan dengan ancaman dari Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang sangat berpotensi untuk mengancam pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan di Indonesia” Tambah Ferdy

Terkait dengan reforma agraria, Omnibus Law justru memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan UUPA no.5 tahun 1960, salah satu contohnya adalah penambahan Hak Guna Usaha ( HGU ) hingga 90 tahun, pembentukan Bank Tanah dan pasal-pasal lainnya. Sementara dalam hal kedaulatan pangan sendiri, Omnibus Law semakin berupaya meliberalisasi sektor pangan dengan cara mengadopsi kebijakan pasar bebas, Pada Pasal 33 RUU Omnibus Law, pasal ini merubah pasal 30 UU No 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang melarang kegiatan import kecuali dalam kondisi tertentu, Dalam pasal 33 RUU ini disebutkan kecukupan konsumsi dan atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan melalui import. Maka dengan ini Omnibus Law mendorong Liberalisasi Import secara terang-terangan.

Maka dari itu pemerintah harus melaksanakan Reforma Agraria sejati dalam mewujudkan kesejahteraan para petani dan masyarakat, dan perlu di ingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara agraris yang dimana sektor pertanian menjadi sektor yang sentral dalam menopang kebutuhan masyarakat

Berita terbaru

PKS dirikan Posko Tanggap Banjir dan Dapur Umum untuk Korban Banjir Kroya, Cilacap

Jurnalpost - Hujan deras sejak Ahad 25 Oktober 2020 yang mengguyur wilayah timur Kabupaten Cilacap menimbulkan banjir di sebagian besar kecamatan Kroya (Desa Mujur...
- Advertisement -

Manfaat Daun Sambiloto untuk Kesehatan, Salah Satunya Tingkatkan Imun Tubuh

JURNALPOST - Manfaat daun sambiloto untuk kesehatan mungkin masih terdengar asing bagi beberapa orang. Namun, ternyata daun sambiloto ini telah digunakan dalam berbagai ramuan tradisional sejak dulu. Tanaman...

Tingkatkan Kesehatan tubuh, KKN UIN Walisongo adakan Bekam gratis kepada masyarakat

SEMARANG, JURNALPOST - Dalam rangka program kerja KKN RDR 75 di RT 08 Rw 11 Desa Wonosari, Kecamatan Ngaliyan Kota semarang, mahasiswa KKN mengadakan...

Sasindo unair tekankan pentingnya budaya literasi pada anak zaman sekarang

JURNALPOST - Ketika sang mentari belum menampakkan wujudnya, segenap tim perwakilan Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia (Sasindo) Fakultas Ilmu Budaya UNAIR memberangkatkan diri menuju...

Berita Terkait

PKS dirikan Posko Tanggap Banjir dan Dapur Umum untuk Korban Banjir Kroya, Cilacap

Jurnalpost - Hujan deras sejak Ahad 25 Oktober 2020 yang mengguyur wilayah timur Kabupaten Cilacap menimbulkan banjir di sebagian besar kecamatan Kroya (Desa Mujur...

Manfaat Daun Sambiloto untuk Kesehatan, Salah Satunya Tingkatkan Imun Tubuh

JURNALPOST - Manfaat daun sambiloto untuk kesehatan mungkin masih terdengar asing bagi beberapa orang. Namun, ternyata daun sambiloto ini telah digunakan dalam berbagai ramuan tradisional sejak dulu. Tanaman...

Tingkatkan Kesehatan tubuh, KKN UIN Walisongo adakan Bekam gratis kepada masyarakat

SEMARANG, JURNALPOST - Dalam rangka program kerja KKN RDR 75 di RT 08 Rw 11 Desa Wonosari, Kecamatan Ngaliyan Kota semarang, mahasiswa KKN mengadakan...

Sasindo unair tekankan pentingnya budaya literasi pada anak zaman sekarang

JURNALPOST - Ketika sang mentari belum menampakkan wujudnya, segenap tim perwakilan Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia (Sasindo) Fakultas Ilmu Budaya UNAIR memberangkatkan diri menuju...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini