JurnalPost.com – Pada hari Rabu, 30 Oktober 2024, pukul 08.00 pagi. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang menggelar sosialisasi gerakan anti-korupsi pada sekolah menengah keatas (SMA) Surya Buana Malang yang terletak pada Jl. Candi VI D No.2, Karang Besuki, Kec. Sukun Kota Malang. Kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari program “Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)” yang diadakan oleh Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, terdapat tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mencegah korupsi di kalangan generasi muda. Diharapkan, sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam membentuk generasi yang berintegritas dan bebas dari korupsi.
Sosialisasi anti-korupsi ini disampaikan melalui presentasi menggunakan PowerPoint kepada siswa-siswi SMA Surya Buana yang berjudul “strategi Efektif Pemberantasan Korupsi: dari Segi Teori ke Praktik”. Sebelum memulai pemaparan materi yang akan diberikan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sempat melemparkan pertanyaan mengenai “apa yang dimaksud dengan korupsi?” Namun sangat disayangkan, banyak siswa-siswi SMA Surya Buana tidak mengetahui apa itu korupsi. Hal ini menandakan bahwa pemahaman mengenai korupsi dari siswa-siswi SMA Surya Buana sangatlah minim atau sedikit. Mengesampingkan hal tersebut, justru siswa-siswi SMA Surya Buana memiliki antusiasme tinggi dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terhadap korupsi.
Yang menjadi pokok dalam pemberian sosialisasi gerakan anti-korupsi ini adalah dampak korupsi. Dimana Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang berpendapat bahwa, “banyak sekali masyarakat Indonesia yang berkeyakinan bahwa dampak dari korupsi sendiri hanyalah keuangan negara, namun nyatanya korupsi sendiri juga dapat memberikan dampak kepada masyarakat bahkan juga lingkungan di sekitar”.
Selain itu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang juga memberikan 3 (tiga) prosedur utama dalam melawan tindak pidana korupsi diantaranya, upaya represif sebagai upaya dalam menindak pelaku korupsi , upaya preventif sebagai upaya untuk mencegah korupsi, dan upaya detektif sebagai upaya mendeteksi adanya dugaan tindak pidana korupsi.